Bupati Kutai Minta Proses Fotokopi Soal UN Dijaga Ketat

blogger templates

Samarinda, - Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) memutuskan untuk menggelar UN SMA/SMK/MA dan Paket C serentak di 14 Kabupaten/Kota, pada 19 April 2013. Bupati Kutai Rita Widyasari menilai kekurangan soal yang diatasi dengan memfotokopi terlalu dipaksakan.

"Iya (dipaksakan). Siapa yang bisa jamin kopian itu tidak menyebar? Semoga benar-benar dijaga saat diperbanyak dengan cara fotokopi," kata Rita Widyasari saat dihubungi detikcom, Kamis (18/4/2013) malam.

Rita sempat menanyakan perihal peraturan yang memperbolehkan soal UN sebagai dokumen negara, digandakan dengan cara fotokopi, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara.

"Itu yang saya pertanyakan. Boleh tidaknya difotokopi, jawab Kadis (Pendidikan Kutai Kartanegara) saya boleh. Ya, mudah-mudahan dan semoga keasliannya tetap terjaga," ujar Rita.

Dijelaskannya, di Kutai Kartanegara hingga Kamis (18/4), masih kekurangan soal UN untuk 21 SMA sederajat. Termasuk sekolah yang berada di wilayah terjauh dari pusat pemerintahan Kabupaten di Tenggarong.

"Di tempat saya, 21 sekolah kekurangan soal ujian," ujar Rita.

Awalnya UN SMA/SMK sederajat di Kaltim dijadwalkan mundur pada Senin (22/4) mendatang. Pengunduran itu dimaksudkan agar Kaltim lebih siap tanpa dihantui kekurangan soal ujian.

"Harusnya begitu (diundur) supaya tidak ada penggandaan soal ujian. Tapi ini sudah keputusan dan saya terus dan tidak pernah putus berkoordinasi dengan Kadis Pendidikan saya terkait UN ini," terang Rita.

Dihubungi wartawan terpisah, menanggapi UN serentak 19 April 2013, Wali Kota Samarinda Syaharie Ja'ang menegaskan dirinya sebagai Wali Kota tidak bertanggungjawab apabila nantinya terjadi kebocoran soal UN lantaran digandakan dengan cara fotokopi.

"Selaku Wali Kota dan juga sebagai orangtua siswa, saya sangat prihatin dengan kondisi ini. Kalau digandakan, bukan tanggung jawab saya mengenai kualitas kertas, kerahasiaan, dan keamanan soal. Apalagi hanya dengan perintah (menggandakan) lisan," ujar Ja'ang.

"Saat ini, 24 sekolah di Samarinda yang belum mendapatkan soal UN, termasuk satu kelompok Kejar Paket C. Sekitar 2.700 calon peserta UN yang tidak mendapatkan soal. Contohnya sekolah anak saya di SMA 10, itu juga belum mendapat soal," kata Ja'ang.

"Saya siap kalau dapat sanksi dari Menteri Pendidikan atau Presiden. Lebih baik saya dimarahi Presiden dari pada saya dimarahi 2.700 calon peserta UN dan orangtuanya karena tidak kebagian soal," ungkap